Ambon, CakraNEWS.ID— Program Sekolah Rakyat (SR) resmi menjadi salah satu tonggak utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejajar dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmennya terhadap program ini usai menghadiri penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) antara Menteri Sosial dan para kepala daerah di Gedung Aneka, Kementerian Sosial RI.
“Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau yang tak terjangkau. Program ini menjadi jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mengenyam pendidikan layak dengan fasilitas lengkap, sepenuhnya ditanggung oleh negara,” ujar Gubernur HL, sapaan akrabnya.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan pendidikan dan kehidupan sosial anak dalam satu kawasan.
Melalui pendekatan ini, para siswa tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan hidup dalam ekosistem yang holistik dan manusiawi.
Proses perekrutan siswa SR, lanjut Gubernur HL, dilakukan secara objektif dan berbasis data, yakni dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Badan Pusat Statistik.
Ia menekankan, “Tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada primordialisme. Ini soal keadilan sosial. Anak-anak dari keluarga termiskin yang harus kita prioritaskan. Prosesnya harus mengikuti falsafah Lawamena, untuk Maluku yang lebih baik.”
Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat juga mengadopsi sistem digitalisasi penuh guna mempersiapkan siswa menghadapi era masa depan yang sepenuhnya digital.
Masa orientasi pun akan lebih panjang dibanding sekolah umum, guna memastikan kesiapan siswa dalam menyerap kurikulum dan budaya teknologi di sekolah.
Untuk wilayah Maluku, dua kabupaten yakni Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru telah memenuhi syarat pendirian SR. Beberapa wilayah lain seperti Maluku Tengah, Buru Selatan, dan Kota Tual sedang dalam proses finalisasi.
Pemerintah Provinsi Maluku bahkan telah merekrut 100 calon siswa SR tingkat SMA yang akan memulai pendidikan di kawasan Hiti Hiti Hala Hala, Passo, Kota Ambon.
“Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengurus kaum yang miskin dan terpinggirkan,” ujar orang nomor Satu di Bumi Raja Raja itu.
“Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impiannya hanya karena orang tuanya miskin. Negara boleh tidak mewariskan harta kepada rakyatnya, tetapi negara tidak boleh gagal mewariskan harapan,” pungkasnya menambahkan.***
