Dari Ambon, Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD

Nasional News

Maluku, CakraNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Provinsi Maluku untuk segera mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.

Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerjannya bersama Menko Polhukam, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Kasum TNI, dan Wakapolri terkait perkembangan situasi politik terkini, pendisiplinan masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19 dan terlaksananya program objek vital nasional di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/07).

“Supaya bisa running lagi lebih cepat, maka daerah harus secepat mungkin NPHD diberikan, tadi data dari Bapak Gubernur saya sangat happy sekali karena Kepulauan Seram Bagian Timur ini sudah 94,81 persen untuk KPU-Bawaslu dan pengamanan, karena dalam catatan saya beda, dalam catatan saya ini KPU untuk Seram Bagian Timur baru 36,92 persen,” ungkap Mendagri.

Untuk Kabupaten Buru Selatan, tercatat realisasi pencairan NPHD masih di bawah 70 persen.

“Buru Selatan ini tadi 62 persen, di kami baru 40 persen KPU nya, kemudian Bawaslu-nya 40 persen, aparat keamanan yang 40 persen,” ujarnya.

Sedangkan Maluku Barat Daya, realisasi pencairan NPHD masih di bawah 50 persen.

“Maluku Barat Daya 42,61 persen di catatan Pak Gubernur, di catatan kita 40 persen , Bawaslu-nya baru 49 persen, aparat keamanan baru 50 persen,” cetusnya.

Sementara itu, pencairan NPHD di Kepulauan Aru dinilai Mendagri melaksanakan pencairan NPHD lebih baik dibandingkan tiga daerah lainnya.

“Kepulauan Aru, tadi catatan Pak Gubernur 52,2 KPU, kita lihat yang terbaik Kepulauan Aru 63,91 persen , Bawaslu 100 persen, pengamanan 92,50 persen,” kata Mendagri.

Di samping tuntutan untuk segera mencairkan NPHD-nya, Mendagri juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan agenda demokrasi untuk keberlangsungan pemerintahan di daerah ini. Sebab, tak hanya soal pelaksanaan pesta demokrasi, Pilkada juga akan memberikan dampak berupa stimulus ekonomi.

“Ini tolong prioritaskan agenda demokrasi ini. Jadi mudah-mudahan saya kira nanti kami hanya menampilkan data, nanti yang penting mohon dari Bapak Gubernur ini bisa membuktikan betul-betul, karena anggaran ini bisa membantu stimulus ekonomi, karena 60 persen anggaran ini adalah untuk insentif penyelenggara, jadi sebetulnya program padat karya, sisanya adalah untuk membeli bahan perlengkapan untuk tenda, pena, kertas, dan lain-lain, sebagian lagi untuk perlindungan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan dan lain-lain, otomatis akan bisa menghidupkan UMKM,” pungkasnya.

Diketahui, dari jumlah 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2020, sebanyak empat daerah di Maluku juga ikut dalam pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) , Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) , Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) . *** Team CNI.ID/Riska

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.