Tual, CakraNEWS.ID– Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses beras dengan harga terjangkau, justru menemui sejumlah kendala di wilayah kepulauan Maluku.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tual, Darnawati Amir, di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (13/8).
Menurut Darnawati, salah satu masalah utama adalah kebijakan penjualan beras SPHP yang hanya diperbolehkan dalam kemasan 5 kilogram. Padahal, banyak warga yang hanya mampu membeli beras dalam jumlah sedikit, sekitar 1-2 kilogram saja.
“Dengan harga Rp 13.500 per kilogram untuk wilayah Papua Maluku, masyarakat harus menyiapkan Rp 67.500 untuk membeli satu kemasan.”
“Ini tentu memberatkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Akibatnya, warga terpaksa membeli beras dengan harga yang lebih mahal, meskipun kualitasnya sama,” ujarnya.
Selain itu, Darnawati juga menyoroti masalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak memperhitungkan biaya distribusi di wilayah kepulauan.
Biaya transportasi multimoda, termasuk angkutan laut dan darat, serta upah buruh, dapat meningkatkan harga beras secara signifikan.
“Kami mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan HET beras SPHP, sesuai dengan kondisi dan biaya distribusi di masing-masing wilayah,” tegasnya.
Darnawati menambahkan, persoalan ini telah disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Gubernur Maluku.
Ia berharap ada solusi konkret yang dapat mengatasi kendala distribusi dan harga beras SPHP di wilayah kepulauan.
“Rencananya, akan ada pertemuan antara Bulog dan Gubernur untuk membahas masalah ini. Kami berharap, pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan subsidi transportasi bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
Sehingga ditambahkannya, dengan adanya kendala ini, program SPHP yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, justru belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal di wilayah kepulauan Maluku.
” Kami selaku Pemerintah daerah berharap, pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, sehingga masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang terjangkau,” tandasnya.***
