Ambon, CakraNEWS.ID— Green Mining Dialog yang digelar DPD KNPI Provinsi Maluku di Elizabeth Hotel Ambon, Senin, sejak pukul 09.00 WIT hingga selesai, menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menekankan keterlibatan aktif pelaku usaha muda dalam sektor pertambangan di Maluku.
Forum dialog ini merumuskan policy brief KNPI yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebagai bahan pertimbangan kebijakan daerah. Dokumen tersebut memuat rekomendasi terkait penguatan tata kelola pertambangan berkelanjutan, optimalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta penerapan konsep green mining yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu rekomendasi utama yang disepakati adalah pengembangan model kolaborasi green mining berbasis koperasi pemuda. Skema ini dirancang untuk membuka ruang usaha bagi pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) agar dapat terlibat secara legal dan profesional sebagai subkontraktor resmi perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku.
Melalui pendekatan tersebut, KNPI menilai pemuda tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mengambil peran dalam rantai pasok industri pertambangan. Model ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan nilai tambah daerah, serta mendorong pemerataan manfaat pertambangan berbasis masyarakat.
Selain itu, forum juga menekankan pentingnya integrasi kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap aktivitas pertambangan rakyat. Konsep green mining dipandang sebagai pendekatan strategis untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah tambang.
Sekretaris Panitia Green Mining Dialog, Cheril E. Corputty, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut turut menghasilkan rekomendasi teknis terkait penetapan dan pengelolaan WPR di sejumlah kabupaten prioritas di Maluku. Rekomendasi ini disusun berdasarkan potensi wilayah dan kebutuhan penguatan kelembagaan penambang rakyat.
“Selain policy brief, forum ini juga menyusun draft rencana aksi sinergi lintas lembaga untuk enam hingga 12 bulan ke depan, agar implementasi kebijakan pertambangan berkelanjutan tidak berhenti pada tataran wacana,” ujar Cheril.
Rencana aksi tersebut mencakup penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemuda, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pendampingan teknis dan pengawasan implementasi kebijakan di lapangan.
Green Mining Dialog KNPI ini diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi pemuda Maluku dalam mendorong reformasi tata kelola pertambangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.***
