Ambon, CakraNEWS.ID — Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian publik. Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Pemuda Muhammadiyah Maluku, Farham Suneth, menilai misi pembangunan daerah melalui Sapta Cita Lawamena membutuhkan kerja kolektif seluruh dinas, bukan hanya bergantung pada gubernur semata.
Menurut Suneth, hingga saat ini publik lebih banyak melihat gerak pembangunan dari gubernur, sementara sebagian besar OPD dinilai belum maksimal menunjukkan progres kerja maupun keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Publik melihat gubernur terus bekerja dan bergerak. Tetapi pertanyaannya, puluhan OPD ini kerja apa saja? Karena sebagian besar tidak terlihat progres maupun capaian kerjanya di ruang publik,” kata Suneth, Selasa.
Ia mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan modern. Karena itu, seluruh OPD diminta lebih aktif menyampaikan program, inovasi, dan perkembangan kerja kepada masyarakat melalui media massa maupun ruang informasi publik lainnya.
“Jangan sampai Sapta Cita Lawamena terkesan hanya diperjuangkan oleh gubernur sendiri. Semua OPD harus bergerak bersama dan menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” tegasnya.
Suneth juga menyoroti masih adanya pola birokrasi yang dinilai lebih fokus menjaga posisi dan kenyamanan jabatan dibanding menghadirkan karya nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jabatan publik harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata. Jangan hanya aman secara posisi, tetapi publik tidak tahu apa yang sedang dikerjakan,” ujarnya.
Ia meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melakukan evaluasi terhadap OPD yang dianggap pasif dan tidak memiliki keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, ketimpangan semangat kerja antar-OPD dapat memengaruhi percepatan pembangunan daerah apabila tidak segera dibenahi secara serius.
Dalam kesempatan itu, Suneth memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang dinilai tetap menghadirkan inovasi pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia menyebut, inovasi yang dilakukan memang terlihat sederhana, namun menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah tetap hadir dalam pelayanan publik.
“Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, masih ada OPD yang mampu menghadirkan inovasi dan aktif menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat. Langkah seperti ini patut menjadi contoh bagi dinas lainnya,” katanya.
Menurut Suneth, media massa tidak boleh dipandang sebagai ancaman oleh birokrasi. Sebaliknya, media merupakan jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat.
“Publik harus tahu pemerintah bekerja apa, progresnya sampai di mana, dan manfaatnya apa bagi rakyat. OPD jangan alergi terhadap media, karena keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab pelayanan publik,” tandasnya.***
