Ambon, CakraNEWS.ID– Upaya memperkuat tata kelola pertambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, mendapat dukungan dari Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Michael Wattimena.
Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, Kementerian ESDM menggandeng akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) untuk menyusun kajian ilmiah sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di wilayah tersebut.
Langkah itu ditandai dengan audiensi bersama rektor dan jajaran akademisi Universitas Pattimura di Ambon, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari para pakar lintas disiplin guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi pengelolaan Blok Gunung Botak.
Direktur Jenderal Gakkum ESDM, Jeffri Huwae, mengatakan kajian akademik menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pertambangan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga aspek sosial dan lingkungan.
Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan tata kelola pertambangan yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
“Harapannya agar harmonisasi peran perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” ujar Jeffri.
Ia menjelaskan, kondisi pengelolaan pertambangan Gunung Botak saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Sejumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) memiliki kapasitas produksi yang terbatas dan masih bergantung pada pihak lain yang memiliki kekuatan modal serta teknologi pengolahan dan pemurnian.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, keselamatan kerja, hingga pencemaran lingkungan apabila tidak diatur secara baik dan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah menilai penguatan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah menjadi aspek penting untuk memastikan sumber daya mineral dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko lingkungan.
Jeffri menegaskan, langkah menggandeng akademisi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip Good Mining Practice.
Melalui kajian ilmiah yang komprehensif, pemerintah akan memetakan berbagai aspek strategis, mulai dari hukum, teknis operasional, komersial, sosial budaya hingga lingkungan hidup.
“Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku. Karena itu, setiap opsi kebijakan harus didasarkan pada pertimbangan matang agar risiko terhadap lingkungan, stabilitas sosial, dan pendapatan negara dapat ditekan seminimal mungkin,” katanya.
Masukan dan rekomendasi dari akademisi Universitas Pattimura nantinya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak yang akan digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah pusat.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap dapat mewujudkan tata kelola pertambangan Gunung Botak yang legal, berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Maluku.***
