Ambon, CakraNEWS.ID– Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Ambon tanpa penjelasan resmi memicu protes dari kader. Unsur pimpinan partai tingkat kecamatan se-Kota Ambon bersama Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku, Kamis (30/4), untuk menyampaikan aspirasi.
Aksi tersebut diterima Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Anos Yeremias. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan bahwa seluruh aspirasi kader akan diproses melalui mekanisme organisasi dan dikoordinasikan secara internal lintas bidang.
“Aspirasi ini akan kami koordinasikan dan laporkan secara berjenjang, termasuk kepada Ketua DPD. Saat ini beliau sedang berada di Jakarta untuk melakukan komunikasi langsung dengan DPP,” ujar Anos di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, Ketua DPD Golkar Maluku tengah menjalankan agenda koordinasi di tingkat pusat usai melakukan kunjungan kerja. Salah satu isu yang dibahas mencakup dinamika pelaksanaan Musda yang saat ini menjadi sorotan kader di daerah.
Anos mengimbau seluruh kader untuk menahan diri dan tetap menjaga etika berorganisasi. Ia menekankan bahwa setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan selama kita berada dalam koridor aturan organisasi. Kita harus menjaga tradisi musyawarah dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperkeruh situasi,” katanya.
Menanggapi tuntutan kader terkait aspek teknis pelaksanaan Musda, termasuk kelengkapan administrasi seperti daftar ceklis, Anos mengakui bahwa dokumen tersebut belum diterima secara resmi di tingkat DPD I. Ia memastikan akan segera berkoordinasi dengan DPD Golkar Kota Ambon serta memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Selain itu, pihaknya juga berencana mengundang Ketua Harian DPD Golkar Maluku, Ridwan, yang saat ini berada di Ambon, guna memberikan penjelasan langsung kepada kader agar informasi yang disampaikan tetap satu pintu.
Di akhir pernyataannya, Anos menegaskan bahwa dinamika dalam organisasi politik merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh kepentingan kader.
“Yang terpenting adalah kita tetap menjaga soliditas organisasi dan menghormati mekanisme yang berlaku,” ujarnya.***
