BULA, CakraNEWS.ID — Dalam upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dimulai pada Jumat (27/6/2025) hingga Sabtu (28/6/2025), bertempat di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan Kabupaten SBT.
Uji kompetensi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan sistem merit sebagai pilar utama reformasi birokrasi yang sehat dan berintegritas.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kabupaten SBT, Ahmad Q. Amahoru, yang hadir mewakili Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Amahoru, ditegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja bukan hanya sebagai rutinitas administratif, melainkan amanat dari regulasi yang mengarah pada penguatan kualitas sumber daya aparatur negara.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa birokrasi kita dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati Fachri dalam sambutannya.
Dalam rangka mendukung visi pembangunan Kabupaten SBT yakni “Terwujudnya masyarakat Seram Bagian Timur yang sehat, cerdas, sejahtera dan berbudi luhur,” pelaksanaan evaluasi tersebut dipandang sebagai instrumen krusial.
Bupati menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN), khususnya para pemangku jabatan tinggi, memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
“Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan sumber daya aparatur yang kompeten, jujur, inovatif, serta memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Ia menegaskan, jabatan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kedudukan struktural. Lebih dari itu, jabatan adalah amanah dari rakyat yang menuntut integritas dan tanggung jawab besar.
Bupati Fachri dalam sambutanya juga memberikan empat arahan strategis kepada seluruh pejabat yang mengikuti uji kompetensi:
1. Tingkatkan kinerja dan etos kerja. ASN tidak boleh cepat puas dengan pencapaian yang telah diraih. Pembelajaran dan pengembangan diri harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Utamakan kolaborasi dan inovasi. Birokrasi tidak bisa lagi dijalankan dengan pola kerja lama. Kolaborasi lintas sektor dan inovasi menjadi kunci menghadapi dinamika zaman.
3. Bangun birokrasi yang bersih dan melayani. Hindari segala bentuk penyimpangan. Jadilah teladan dalam profesionalisme dan integritas.
4. Fokus pada capaian program prioritas. Pimpinan OPD dituntut memastikan bahwa seluruh program strategis daerah berjalan maksimal dan sinkron dengan dokumen perencanaan, khususnya RPJMD Kabupaten SBT.
“Kita tidak boleh terjebak pada rutinitas dan zona nyaman. Pemerintah saat ini membutuhkan motor penggerak perubahan. Pejabat tinggi pratama harus menjadi garda depan dalam membangun budaya kerja yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Bupati Fachri juga menekankan bahwa uji kompetensi ini bukan ajang mencari kesalahan, melainkan sarana menggali potensi terbaik yang dimiliki setiap pejabat.
“Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya rotasi, mutasi, atau pengembangan lanjutan, maka itu semata-mata dilakukan untuk memperbaiki kinerja organisasi agar lebih efektif dan responsif terhadap tantangan,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan, kejujuran, dan sportivitas menjadi nilai-nilai utama yang harus dijunjung dalam menghadapi proses evaluasi ini.
Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan pihak terkait yang telah menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara khusus, ia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan penguji yang telah mendampingi proses evaluasi secara profesional dan objektif.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan yang tepat dan strategis dalam penataan sumber daya manusia aparatur, demi mewujudkan birokrasi yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.***CNI-06
