Ambon, CakraNEWS.ID– Upaya memperkuat transformasi birokrasi digital di Kota Ambon terus didorong melalui kolaborasi antara kalangan akademisi dan pemerintah daerah. Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bersama Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Riset Smart City di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026).
FGD yang difasilitasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon itu mengangkat tema penelitian “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon.” Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan.
Dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Wali Kota Ambon Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Robby Lekransy, memaparkan sejumlah tantangan perkotaan yang masih dihadapi Kota Ambon. Mulai dari kepadatan penduduk, tingginya beban layanan kesehatan, tata ruang yang belum optimal, persoalan sampah dan kemacetan, hingga masih adanya ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam integrasi layanan digital.
Menurutnya, konsep Smart City tidak hanya berorientasi pada pembangunan aplikasi atau penggunaan teknologi semata, tetapi juga menyangkut perubahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability,” ujar Lekransy.
Ia menjelaskan, program Ambon Smart City yang mulai dirintis sejak 2017 telah mengembangkan enam dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
Upaya tersebut menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2025, Kota Ambon berhasil menembus 10 besar evaluasi nasional Smart City dengan meraih skor 3,6 dari skala 5.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga faktor manusia dan budaya lokal.
“Smart City harus mampu mengubah data menjadi pengetahuan, keputusan, pelayanan, dan akhirnya kepercayaan publik. Birokrasi digital Kota Ambon perlu memperkuat kapasitas SDM dan budaya kerja yang berakar pada nilai kearifan lokal Ambon dan Maluku,” kata Madubun.
Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, mengungkapkan bahwa penelitian tersebut didukung melalui hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2026.
Menurutnya, riset ini bertujuan merumuskan strategi komunikasi massa dan karakteristik birokrasi digital yang efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses pengambilan kebijakan publik.
“Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kota Ambon,” pungkasnya.***
