Ambon, GardaMaluku.com– Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Rusbandi Silwane, menjadi sorotan publik sejak dilantik pada 24 September 2024 lalu.
Politisi Partai Golkar tersebut dinilai belum menunjukkan kontribusi nyata dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Sejumlah warga dari Kecamatan Tehoru, Telutih, dan Banda menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Rusbandi yang dianggap tidak mencerminkan peran legislator yang aktif dan responsif.
Meski tercatat hadir dalam beberapa agenda resmi, kehadiran Rusbandi dinilai hanya bersifat formal.
“Kami tidak pernah mendengar sikapnya dalam forum sidang, bahkan saat konflik antara PT. Waragonda dan warga Negeri Haya mencuat, dia tidak menunjukkan keberpihakan apa pun. Padahal itu kesempatan untuk menunjukkan komitmennya kepada rakyat,” ujar Radit Tehuayo, seorang mahasiswa asal Kecamatan Tehoru.
Sebagaimana diketahui, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota DPRD meliputi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Publik menilai Rusbandi belum terlihat menjalankan ketiga fungsi tersebut secara optimal.
Padahal, Dapil III masih menghadapi berbagai persoalan serius seperti krisis air bersih, kerusakan infrastruktur, rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta potensi konflik sosial.
Dalam konteks tersebut, warga berharap kehadiran anggota dewan tidak hanya simbolis, tetapi juga substantif.
Kritik semakin tajam ketika mencuat kabar bahwa Rusbandi tengah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tengah.
Langkah tersebut dipandang tidak sejalan dengan performa politiknya saat ini.
“Jika menjalankan tugas sebagai wakil rakyat saja belum maksimal, bagaimana mungkin ia dipercaya memimpin partai sebesar Golkar di tingkat kabupaten?” ujar salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Telutih.
Sejumlah pihak kini mendorong Partai Golkar melakukan evaluasi internal terhadap kadernya.
Mereka menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan memiliki rekam jejak pengabdian yang jelas.
Masyarakat Dapil III pun menunggu respons Rusbandi, baik dalam bentuk klarifikasi maupun tindakan konkret.
Bagi mereka, pemilu bukan sekadar seremonial lima tahunan, tetapi ikatan tanggung jawab antara rakyat dan wakilnya. Jika kepercayaan itu diabaikan, sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang gagal memenuhi amanah publik. ***
