Sebelum Jauh Melangkah, HIPPMAHB Minta Penjabat Bupati Rombak Birokrasi di SBB

Adventorial News

Piru, CakraNEWS.ID– HIMPUNAN Pemuda Pelajar Mahasiswa Huamual Barat (HIPPMAHB) meminta Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Andy Chandra As’aduddin mengevaluasi bahkan berani merombak birokrasi yang tengah dipimpinnya.

Permintaan itu secara tegas disampaikan Taufik Rachman Saleh ketua umum HIPPMAHB kepada wartawan di Ambon, Kamis (09/06).

Kepada awak media, Taufik mengendus “aroma busuk” dalam penempatan sejumlah jabatan yang ditinggalkan mantan Bupati Timotius Akerina.

“Kita melihat sejauh ini, banyak gelombang protes atas kebijakan Mantan Bupati diakhir masa jabatannya. Yang terbaru ialah persoalan penerbitan Surat Keputusan pergantian kepala Puskesmas Piru yang sangat fatal letak kesalahannya,” akui Taufik.

Taufik meyakini, hal ini terjadi pula pada jabatan-jabatan stategis lain di dalam kantor sekretariat daerah.

“Kesalahan-kesalahan yang muncul di permukaan itu kiranya dimaknai sebagai bukti nyata tidak profesionalnya kinerja Bapak Timotius selama memimpin SBB beberapa bulan kemarin,” tegas Taufik.

Singkat Taufik merincikan, kesalahan yang tidak bisa ditolerir dalam SK pergantian kepala Puskesmas itu adalah perbedaan tahun yang luar biasa lama.

“Cermati SK yang dikeluarkan itu. Isi lampiran SK tertulis tanggal 19 Mei 2021. Ditandatangani Bupati Timotius Akerina tanggal 19 Mei 2022. Jika ditinjau dari riwayat kepemimpinan, tahun 2021 bulan Mei masa itu masih dibawa kendali Almarhum Bapak kita M. Yasin Payapo. Apa ini tidak aneh,” tanya Taufik.

Amburadulnya administrasi di areal kursial ini kemudian dapat dipahami, sistem kopi paste untuk memenuhi hasrat kekuasaan Timotius saat itu tidak mampu dibendung.

Menurut Taufik, pihaknya mendalami beberapa studi kasus seperti pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) SBB. Yang mana diangkat kurang dari 2 Minggu jelang akhir masa jabatan.

“Informasinya kan Sekda Alvin saat itu Masi belum bisa ikut seleksi. Tapi dipaksakan. Kita juga tahu, dibawa kendali mantan Bupati Timotius, proses itu tidak memperdulikan posisi Pemerintah Provinsi Maluku. Artinya kami berasumsi, Bupati saat itu tidak peduli dengan Gubernur dan Sekda Provinsi demi memuluskan niat memposisikan jabatan sekda pada orang yang dipilihnya,” akui dia.

Taufik berharap, Penjabat Bupati dapat melihat itu sebagai prioritas sebelum jauh melangkah membangun kabupaten SBB.

“Kesempatan ini juga kami ingin menitipkan satu hal. Penjabat harus bijak agar terciptanya keadilan sosial di bumi Saka Mese Nusa. Wilayah sebesar Huamual Barat dalam hal ini 19 dusun seakan terlupakan. Dari hal infrastruktur hingga keterwakilan di birokrasi. Kami hanya mengingatkan untuk para tokoh kami di birokrasi dapat diperhatikan,” tegas Taufik.

Menutup keterangannya, Taufik kembali menegaskan untuk penjabat Bupati harus melakukan evaluasi di tubuh birokrasi sebelum jauh melangkah.

“Ini penting saya ulang-ulang. Karena aroma tidak enak ini nantinya akan mempengaruhi progres kerja Penjabat Bupati. Kami juga ingin tegaskan, akan selalu bersama Penjabat Bupati selama masih dalam konteks pembangunan untuk keadilan sosial di kabupaten tercinta,” pungkas Taufik.**** CNI-02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.