Piru, CakraNEWS.ID— Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Iha Kulur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi setelah didapati mengandung belatung, Jumat (3/4/2026).
Temuan tersebut terjadi pada 2 April 2026 saat makanan dibagikan kepada para siswa.
Berdasarkan pantauan media, belatung diketahui berasal dari susu yang menjadi bagian dari menu MBG hari itu.
Mengetahui kondisi tersebut, sejumlah guru di sekolah langsung mengambil langkah cepat dengan menarik kembali makanan yang telah dibagikan kepada siswa guna mencegah risiko yang tidak diinginkan.
Tidak ada kejadian menonjol seperti keracunan dalam peristiwa tersebut karena para siswa belum sempat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi.
Camat Huamual, Radjab Waleulu, saat dikonfirmasi mengaku baru mengetahui kejadian tersebut dan berencana segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Ia menyayangkan insiden tersebut dan menegaskan akan menindaklanjuti sesuai prosedur serta kewenangan yang dimiliki.
“Kejadian ini tentu sangat disayangkan. Kami akan menjalankan prosedur sesuai kewenangan untuk menyikapi temuan pada makanan MBG tersebut,” ujar Waleulu.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pengelola dapur yang menangani distribusi MBG di kawasan Iha Kulur belum dapat dikonfirmasi.
Sementara itu, DPD KNPI Seram Bagian Barat turut menyoroti serius temuan tersebut.
Melalui Sekretaris DPD KNPI SBB, Penuel M Supulatu, organisasi kepemudaan ini mengecam keras dugaan kelalaian dalam pengelolaan makanan yang diperuntukkan bagi siswa.
Supulatu menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak dapat ditoleransi, mengingat program MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak.
“Temuan belatung dalam makanan MBG adalah bentuk kelalaian yang sangat serius. Ini bukan hanya soal kualitas makanan, tetapi menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak,” tegas Supulatu.
Ia juga mengingatkan para pengelola dapur agar lebih memperhatikan standar kebersihan, higienitas, serta kualitas gizi dalam setiap menu yang disajikan.
“Kami mengingatkan seluruh pengelola dapur agar benar-benar memperhatikan aspek higienis dan kualitas gizi makanan. Jangan sampai program yang baik justru mencederai kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, KNPI SBB mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program MBG.
“Kami mendesak Pemda SBB untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk memperketat pengawasan terhadap pihak ketiga yang terlibat, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tutup Supulatu.***
