Bula, CakraNEWS.ID – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jasali Keliwar, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Jumat (9/5/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan nasib para tenaga honorer di wilayahnya yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam wawancara dengan wartawan pada Selasa (13/5/2025), Jasali mengungkapkan bahwa persoalan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K, bahkan hingga gagal dalam proses pemberkasan, menjadi isu yang sangat krusial di SBT. Ia menilai, para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Sebagai pimpinan DPRD sekaligus representasi rakyat, kami menerima banyak keluhan dari tenaga honorer yang kecewa karena tidak lolos seleksi P3K. Bahkan ada yang tidak lulus pada tahap pemberkasan, padahal sudah lama mengabdi,” kata Jasali.
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kemenpan RB merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib para honorer, sekaligus upaya konkret DPRD dalam menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Kami datang langsung dan melakukan konsultasi bersama pihak kementerian, khususnya yang menangani P3K. Alhamdulillah, mereka menerima dengan baik dan menyatakan komitmen untuk mencari solusi,” ungkapnya.
Menurut Jasali, pihak kementerian menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, akan ada upaya tindak lanjut terhadap persoalan tersebut. Ia menyebut, Kemenpan RB tengah menyiapkan langkah-langkah konkret dalam masa paruh waktu program reformasi birokrasi.
“Secara prosedural, kementerian akan berupaya mengakomodasi masalah ini. Kami tinggal menunggu jadwal pasti pelaksanaan atau pengumuman kebijakan terbaru terkait honorer yang belum terakomodasi,” jelasnya.
Jasali juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di SBT yang dinilainya masih terbatas. Menurutnya, dengan keterbatasan lapangan kerja di daerah, profesi sebagai tenaga honorer menjadi satu-satunya harapan bagi sebagian masyarakat, terutama anak-anak muda.
“Kondisi geografis dan ekonomi di SBT memang belum memberikan banyak ruang kerja formal. Itulah mengapa posisi honorer sangat penting bagi masyarakat kami,” ujarnya.
Dia menegaskan, DPRD SBT akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan dan kepastian bagi para tenaga honorer yang belum berhasil menjadi P3K.
“Kami mendorong agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan RB, benar-benar memperhatikan nasib para honorer, khususnya yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun. Harapan kami, mereka bisa diangkat secara resmi menjadi P3K dalam gelombang berikutnya,” tandasnya.
Sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten SBT, Jasali Keliwar juga menyampaikan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat, serta memastikan bahwa perjuangan tenaga honorer tidak berhenti sampai di meja birokrasi semata.***CNI-06
