Pekanbaru, CakraNEWS.ID — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau melontarkan kritik keras terhadap pemadaman listrik massal yang terjadi di Kota Pekanbaru dan meluas ke sejumlah wilayah di Sumatra.
Organisasi mahasiswa tersebut bahkan mendesak agar pimpinan PLN Wilayah Sumatra segera dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjamin pelayanan dasar masyarakat.
Ketua DPD IMM Riau, Iyowan May Ozifa, menilai pemadaman besar-besaran tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bukti lemahnya tata kelola, buruknya sistem mitigasi, dan rendahnya kesiapsiagaan PLN dalam mengantisipasi gangguan jaringan listrik.
Menurutnya, listrik saat ini merupakan kebutuhan vital yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga stabilitas sosial masyarakat.
Karena itu, ketika pemadaman terjadi secara meluas dan berlangsung cukup lama, dampaknya dinilai sangat merugikan masyarakat.
“Pemadaman massal ini telah melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat. Pelaku UMKM mengalami kerugian, aktivitas perdagangan terganggu, pelayanan publik terhambat, jaringan komunikasi tidak stabil, bahkan aktivitas rumah tangga masyarakat ikut terdampak. Ini menunjukkan bahwa PLN gagal menghadirkan rasa aman dan kepastian dalam pelayanan kelistrikan,” tegas Iyowan dalam keterangannya.
DPD IMM Riau menilai alasan gangguan teknis tidak bisa terus dijadikan pembenaran atas buruknya sistem pelayanan.
IMM menyoroti fakta bahwa satu gangguan mampu menyebabkan padamnya listrik di hampir seluruh wilayah Riau dan sebagian Sumatra, yang menurut mereka menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan dan pengamanan infrastruktur kelistrikan.
Iyowan menyebut masyarakat tidak hanya membutuhkan klarifikasi normatif dari PLN, tetapi juga langkah tanggung jawab yang nyata atas kerugian yang dialami publik akibat lumpuhnya pelayanan listrik.
“Ketika pelayanan publik lumpuh dan masyarakat menjadi korban, maka pimpinan harus berani bertanggung jawab, bukan hanya memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPD IMM Riau secara tegas mendesak PLN pusat untuk segera melakukan evaluasi total dan mencopot pimpinan PLN Wilayah Sumatra. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional sekaligus upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kelistrikan nasional.
“Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya tata kelola pelayanan publik. Jika pemadaman besar seperti ini terus dianggap biasa tanpa evaluasi tegas, maka ke depan masyarakat akan terus dirugikan dan tidak ada perbaikan yang serius,” kata Iyowan.
Selain mendesak pencopotan pimpinan, IMM Riau juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di Sumatra. Audit tersebut mencakup penyebab utama pemadaman, titik gangguan, langkah penanganan, hingga kesiapan sistem cadangan listrik yang dimiliki PLN.
IMM menilai transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui penyebab sebenarnya dari pemadaman massal tersebut dan tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah publik.
Iyowan juga menegaskan bahwa PLN sebagai perusahaan negara yang mengelola kebutuhan vital masyarakat wajib bekerja dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab penuh terhadap pelayanan publik.
“Negara harus hadir memberikan kepastian kepada rakyat. Listrik bukan barang mewah, tetapi kebutuhan dasar masyarakat. Maka ketika terjadi pemadaman massal yang meluas, ini bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik,” tegasnya lagi.
Di akhir pernyataannya, DPD IMM Riau menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial demi mendorong perbaikan pelayanan publik. IMM meminta evaluasi total terhadap PLN Wilayah Sumatra dilakukan secara serius guna mencegah kejadian serupa kembali terulang dan memastikan masyarakat memperoleh layanan listrik yang stabil, aman, dan profesional.***
