Kemelut Hena Hitu, Pemuda Jasirah Bersatu Tegaskan Persatuan Selamatkan Jazirah

Pemerintahan

Ambon,CakraNEWS.ID-Adanya kemelut yang terjadi di Jazirah terkait Hena Hitu, mendorong Pemuda Jasirah Bersatu mengambil sikap tegas. Penegasan gerbong besar itu dengan tagline Selamatkan Jazirah, Selamatkan Gubernur Maluku.

Dalam konferensi pers, Rabu (01/12/2021), Pemuda Jazirah Bersatu menegaskan dua hal penting . Pertama yang mereka lihat dari perkembangan rencana penyelenggaraan musyawarah Hena Hetu, terlihat adanya indikasi perpecahan. Hal ini dikarenakan ada yang namanya mubes dan muslub.

“Itu bagi kami ada indikasi perpecahan. Oleh karena itu kami atas nama Pemuda Jasirah Bersatu, menegaskan kepada masyarakat Jazirah bahwa kami ingin agar tidak ada kotak-kotakan di Jazirah,”ungkap Abdul Razak Abu Bakar, Korlap Kegiatan Pemuda Jazirah bersatu.

Hal kedua yang ditegaskan Pemuda Jazirah Bersatu, adalah dalam rangka membangun kebersamaan, persaudaraan, dan kekerabatan sesuai dengan filosofi Hena Hetu.

“Kami ingin kedua kubu untuk meninggalkan segala ego dan duduk bersama dalam mempersatukan Hena Hetu, sehingga roh perjuangan bisa sama-sama dilaksanakan,”tandasnya.

Razak mengatakan, point ketiga, mereka meminta kepada seluruh tokoh di Jazirah atau siapapun yang berkepentingan di Hena Hetu ini, untuk sama-sama turunkan ego, dan mau duduk bersama untuk bisa mempersatukan semua pihak, kemudian jangan lagi membuat kotak-kotakan atau yang sekarang ini menggiring opini Pak Gubernur, Murad Ismail untuk terlibat di persoalan Hena Hetu.

” Sekali lagi kami tegaskan, bahwa konferensi pers ini kita tema besarnya adalah Selamatkan Jazirah dan Selamatkan Gubernur Maluku. Dalam artian bahwa kita ingin Pak Gubernur Maluku, secara pribadi yaitu Pak Murad Ismail, jangan digiring atau dimasukkan dalam konflik kepentingan beberapa kelompok yang ada di Jazirah Leihitu.”

“Kita ingin Pak Gubernur berdiri sebagai orang tua, berdiri netral, karena bagaimanapun beliau adalah orang tua kita bersama. Siapapun dia masyarakat Jazirah, bertanggungjawab untuk mendudukkan Pak Gubernur sebagai orang tua dan tidak boleh menggiring beliau terlibat dalam kepentingan kelompok atau kepentingan beberapa orang, sehingga memicu konflik politik di Jazirah Leihitu. Itu yang perlu kami tegaskan kepada seluruh masyarakat Jazirah,” tegasnya.

Untuk hal terakhir, Pemuda Jazirah Bersatu menghimbau kepada seluruh masyarakat Jazirah, agar tetap tenang dan tidak boleh terpicu dan terkotak-kotakan dengan beberapa persoalan yang terjadi di media. “Kami juga ingin Pak Gubernur Maluku bersikap sebagai orang tua, dan semua orang yang bertanggung jawab agar tidak menggiring ini ke kepentingan-kepentingan pribadi,”tuturnya.

Menurutnya, apa yang Pemuda Jazirah Bersatu perjuangkan merupakan kepentingan bersama, agar organisasi apapun yang ada di Jazirah, baik itu organisasi paguyuban tingkat pemuda maupun paguyuban yang skalanya ada seperti Hena Hetu, adalah organisasi yang dibangun atas dasar kebersamaan.

“Murad Ismail adalah salah satu tokoh Jazirah yang dituakan di sini. Kita meminta untuk mempersatukan kedua belah pihak. Kemudian kepada siapa pun yang menggiring beliau untuk terlibat atau berpihak kepada sebelah pihak, agar hindari itu, hilangkan ego itu. Hena Hetu adalah kepentingan kita bersama. Bukan hanya milik Pak Gubernur, Hena hetu bukan hanya milik Pak Edwin, bukan hanya milik majelis Latupati, tapi milik masyarakat Jazirah. Dalam hal itu adalah milik masyarakat adat. Lebih dari itu adalah milik anak cucu kita ke depan. Pak gubernur boleh selesai jabatan, Pak Edwin boleh selesai jabatan, tapi Hena Hetu akan selalu hidup,” terangnya.

Pemuda Jazirah Bersatu meminta kepada Gubernur untuk memanggil semua orang yang berkepentingan untuk mengetahui duduk perkara dan mempersatukan, sehingga benar-benar Hena Hetu ini berjalan di rel, sesuai dengan roh perjuangannya.

Mereka menghemat, apapun yang menjadi konsensus bersama, dalam artian ketika Pak Gubernur memanggil kedua belah pihak, maka yang harus menjadi landasan kita adalah konstitusi.

“Itu sebagai role model kita, sebagai pegangan kita di organisasi, sehingga semua orang bisa sepakat, karena itu benar-benar sesuai dengan apa yang tercantum dalam AD ART. Entah tafsirannya bagaimana, itu nanti kita serahkan ke teman-teman DPP yang punya kepentingan. Tapi sebagai generasi muda, sebagai Pemuda Jazirah, sekali lagi kita akan meminta itu jangan mengkotak-kotakan kepentingan ini. Mari kita selamatkan Pak Gubernur dari kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Dikatakannya, mereka menamakan diri Pemuda Jazirah Bersatu, karena di dalamnya ada teman-teman dari Salahutu, Leihitu Barat dan dari Leihitu sebagai wilayah teritori Hena Hetu.

“Kita menganggap ini harus menjadi tanggung jawab pemuda. Kalau kita tidak mengambil alih, maka akan di kotak-kotakan oleh beberapa orang yang punya kepentingan,”ucapnya.

Sebagai bentuk tidak ada perpecahan, Razak meminta agar musyawarah Hena Hetu digabungkan dan tidak ada lagi yang memakai istilah muslub dan mubes.

“Kami inginkan agar pelaksanaan musyawarah Hena Hetu tidak ada istilah mubes dan muslub, yang pelaksanaannya sendiri-sendiri. Tetapi mari bersatu dan satu proses musyawarah itu dilaksanakan bersama. Ini yang dikatakan rekonsiliasi, karena proses rekonsiliasi sesuai dengan AD ART yang ada di Hena Hetu “pinta mereka.

Razak menegaskan, Pemuda Jazirah Bersatu tidak berpihak kepada mubes ataupun muslub. Jika nantinya musyawarah ini tidak bisa disatukan, maka Pemuda Jazirah Bersatu akan melakukan interupsi Pemuda Jazirah melalui seruan aksi damai, dalam rangka menyelamatkan Jazirah dan Gubernur Maluku.

“Rencananya tanggal 3 Desember. Sesuai dengan surat aksi yaitu di kediaman Gubernur di Wailela dan di kantor Gubernur. Untuk massa aksi, kita akan gerakan semua pemuda Jazirah yang ada di 3 Kecamatan ini, untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah ini,”jelasnya.

Sementara itu, Firman Suneth menambahkan, bahwa terkait AD ART Hena Hetu pasal 13, dikatakan bahwa kewenangan Majelis Latupati tidak dalam posisi menentukan, tapi mengangkat saja .
“Artinya jangan menggiring raja-raja ke dalam konflik ini. Raja raja itu orang tua kita Sesepuh kota yang ada di Jazirah. Tidak boleh di giring ke dalam konflik-konflik ini. Ini adalah lembaga adat yang notabene raja-raja itu harus dihormati,”ungkapnya.

Sebelum menutup konper, Sunet meminta agar Pak Murad Ismail bisa sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini selaku putra Jazirah, bukan sebagai Gubernur Maluku .

“Karena beliau orang yang dituakan di Jazirah ,jadi kita minta untuk beliau selesaikan persoalan ini, jangan berbuntut panjang sehingga berakibat terjadinya pengotak-ngotakan di Jazirah dari sekarang dan masa akan datang,” tutupnya.*** CNI-05

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.