Piru, CakraNEWS.ID — Himpunan Mahasiswa Huamual Barat (HIPPMA-HB) menilai kritik terhadap pemerintah daerah yang tidak disertai data akurat cenderung tidak konstruktif dan berpotensi menyesatkan opini publik, Kamis (23/04).
Ketua Umum HIPPMA-HB, Sahril Muslih, mengatakan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kritik harus disampaikan secara objektif, berbasis fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kritik adalah vitamin demokrasi yang dibutuhkan untuk perbaikan. Tetapi jika tidak didukung data yang jelas, kritik bisa kehilangan substansi bahkan berpotensi menjadi hoaks,” ujarnya.
Menurutnya, fenomena kritik tanpa dasar yang kuat justru tidak memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan maupun pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa pemuda dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kritik yang berkualitas dan solutif.
Di sisi lain, Sahril mengakui bahwa kinerja Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat (SBB) sejauh ini menunjukkan upaya yang terus berjalan dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Ia menilai berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu diapresiasi, meskipun tetap terbuka untuk evaluasi dan masukan dari masyarakat.
“Kami melihat ada upaya yang terus dilakukan oleh Pemda. Tentu ini perlu didukung dengan kritik yang sehat dan berbasis data agar bisa menjadi bahan evaluasi yang tepat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, terutama dalam memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.
HIPPMA-HB berharap kritik yang berkembang di tengah masyarakat ke depan dapat lebih mengedepankan fakta dan analisis, sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.***
