Ambon,CakraNEWS.ID-Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku menyoroti sistem pemilihan e-voting yang diterapkan dalam Musyawarh Muhammadiyah daerah Maluku.
Hal ini berkaitan dengan digitalisasi yang menurut PWPM Maluku sangat baik untuk diterapkan. Keuntungan secara umum dalam metode ini, adalah perhitungan suara lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan perlatannya digunakan berulang kali dalam moment yang sama.
“Ini kalau dipantau, maka hal ini pertama kali dilakukan di Maluku,” akui Muhammad Anshari, ketua PWPM Maluku yang juga Panli (Panitia Pemilihan) formatur dalam Muswil IX Muhammadiyah Maluku.
Anshari menjelaskan, literatur perihal itu dapat dilihat dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (sekarang bergabung ke BRIN) yang mengakui sistem penerapan e-voting dalam pemilihan dapat menghemat biaya hingga 50 persen dan sangat ideal.
“Kami Panli tidak kelelahan tentunya karena menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Ini juga mengantisipasi kendala seperti rusaknya kotak suara maupun kesalahan memilih oleh peserta penuh,” jelas Anshari.
Keuntungan lainnya yang urgen menurut Anshari adalah dari sisi Keamanan Data dan Pengawasan. Penerapan e-voting oleh Muhammadiyah Maluku dalam moment Muswil ke-9 itu menandakan kesiapan SDM Muhammadiyah mengahadpi era digitalisasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini.
“Kita tahu sama-sama, bahwa pemerintah masih kesulitan dalam menyiapkan masyarakat dalam memghadapi digitalisasi untuk mengikuti perkembangan dunia. Untuk Maluku khususnya, kita Muhammadiyah yang tergabung dalam angkatan Muda, sudah siap untuk itu,” tegas Anshari.
Sebagaimana diketahui, Muswil Muhamamdiyah Wilayah dibuka oleh Gubernur Maluku Irjen Pol, (Pur) Murad Ismail pada tangal 10 Maret 2023. Sidang-sidang majelis hingga pemilihan 11 Formaturnya dilakukan di kantor Aula Kantor BKSDM Maluku. Dalam prosesnya, Muhammad Thaib Hunshow terpilih memimpin Muhammadiyah Wilayah Maluku.
Sebelumnya, sebanyak 29 nama masuk dalam daftar untuk dipilih. Dari ke-29 nama itu kemudian dipilih 11 nama sebagai pimpinan wilayah. Mereka sekaligus bertindak sebagai formatur untuk memilih dan menentukan salah satu diantara 11 nama itu untuk menjadi ketua.***CNI-04
