Ambon, CakraNEWS.ID— PULUHAN pedagang datangi rumah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mardika (APMA) kota Ambon, Jumat Malam, (16/06).
Kedatangan para pedagang tersebut dalam rangka meminta ketua APMA kota Ambon, Alham Valeo menyikapi persoalan yang dialami para pedagang tersebut.
Salah satu pedagang yang namanya enggan ditulis menyampaikan, kekerasan oknum di Pasar Mardika dalam menarik retrbusi cukup menampar wajah ibu ibu pedagang.
“Dorang kasar Pa Al. Dorang pake banting meja. Dorang pake ancam katong,” ungkap salah satu ibu pedagang yang menceritakan kejadian yang sering dialami.
Pedagang tersebut mengatakan, oknum yang menarik retribusi itu sangat kasar dan menghakimi. Fakta seperti yang divideokan kemudian viral di media sosial.
Lanjut dikatakan, retribusi yang wajib disetor setiap harinya kurang lebih tiga. Tumpang tindih penyetoran kepada orang-orang pemerintah kota dan orang orang Perusahan Mitra Pemrintah provinsi Maluku, Bumi Perkasa Tmur alias BPT.
Penyetoran bervariasi. Mulai dari 3 Ribu sampai 25 Ribu. Belum lagi retribusi dadakan yang entah untuk kepentingan apa.
“Katong total stor penagihan itu bisa sampe 60-70 ribu tiap hari Pak Al,” ungkapnya.
Keluhan ibu pedagang tersebut disampaikan totalitas untuk diketahui bersama. Sehingga satu persatu para pedagang yang datang menyampaikan keluhan yang hampir semua sama pointnya.
Selain mengeluhkan oknum yang bertindak selayaknya preman, pedagang juga meminta Ketua Apma kota Ambon untuk memastikan maksud dan tujuan pemerintah kota Ambon yang akan menertibkan serta membersihkan areal parkir dan titik-titik pedagang pada Senin pekan depan.
Menurut mereka, kalau bicara penertiban, merapikan kawasan, maka akan mendukung. Tapi jika pemerintah kota Ambon berniat, membersihkan atau mengusir pedagang dari tempat jualannya, meraka kompak untuk menolak.
“Katong siap Pak Al kasi masukan bahkan mau demo katong siap,” akui pedagang yang kembali meminta namanya tidak perlu ditulis.
Sementara Alham Valeo usai menerima para pedagang tersebut menyampaikan kesedihannya atas fenomena di Mardika saat ini.
Dikatakan, pedagang Pasar Mardika merasa tercekik dengan banyaknya iuran yang ditagih setiap hari oleh oknum-oknum tertentu.
“Yang datang tadi bapak-ibu pedagang di kawasan Pasar Apung 3 dan Mandiri. Dorang (meraka) yang gusar dengan ulah sekelompok orang yang mengatas namakan karyawan BPT,” ungkapnya.
Dijelaskan, sejumlah pedagang mengaku harus membayar Rp600 ribu per bulan kepada karyawan PT. BNPT. Tidak Sampai disitu, mereka juga diwajibkan membayar uang parkir dan uang sampah setiap hari kepada petugas yang ada di pasar tersebut.
“Ada tiga iuran yang harus dibayarkan pedagang tiap hari dengan harga variatif, misalnya saja sampah Rp3 ribu, kotamadya Rp2 ribu dan parkiran Rp10 ribu. Kemudian bagi pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan badan jalan dibanderol Rp25 ribu per hari,” terang Alham.
“Jujur saja pasca pandemi Covid-19 aktivitas jual beli di pasar menjadi lesu, jika pembayaran setiap hari dikalkulasikan per satu minggu dan sebulan berapa kerugian yang dialami pedagang,” imbuhnya.
Alham menjelaskan, para pedagang secara keseluruhan memiliki hutang dan bunga bank yang harus dibayar per bulan, belum lagi pinjaman dari koperasi yang ditagih per hari, jika ditambah berbagai pungutan, tentu sangat memberatkan para pedagang.
“Mereka semuanya hanya berjuang untuk menyambung hidup, kenapa harus dibebankan dengan segala iuran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dia berharap apa yang menjadi keluhan para pedagang bisa didengar oleh pemerintah dan DPRD sehingga kedepan kebijakan yang dibuat lebih berpihak terhadap para pedagang.
Alham menegaskan, pihaknya menentang rencana pembersihan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon di kawasan depan Hotel Wijaya II menyusul video pungli terhadap pedagang viral di berbagai platform sosial media.
“Saya berharap pemerintah bisa mengerti dan memahami kondisi dan dinamika pedagang sehingga tidak serta merta melakukan pembersihan tanpa solusi dari pemerintah daerah. Yang kami minta hanya solusi dari pemerintah, tidak kurang, tidak lebih. Jangan sampai ada pembersihan terhadap pedagang yang katanya akan dilakukan mulai hari Senin nanti,” papar Alham.
“Jika demikian pedagang mau makan apa, penghasilannya dari mana. Kami minta kebijakan Pemerintah Kota Ambon atas rencana tersebut,” pintanya. ***
