SKK Migas dan Kementerian Investasi Tingkatkan Daya Saing Usaha Nasional di Maluku-Papua

Ekonomi News

SKK Migas Bagandeng (Bergandengan) Dengan Kementerian Investasi /BKPM Gelar Workshop Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional 2021 untuk Wilayah Papua & Maluku

Ambon, CakraNEWS.ID– Indonesia saat ini terus berupaya menggenjot investasi pada proyek hulu migas dan proyek strategis nasional. Di tengah proyek migas yang terus berjalan, Indonesia perlu melakukan lompatan untuk terus meningkatkan iklim investasi dan peran pengusaha UMKM daerah di hulu dan hilir migas.

Untuk itu, Kementerian Investasi / BKPM RI bekerjasama dengan SKK Migas mengadakan kegiatan workshop bagi pelaku usaha sektor penunjang hulu migas untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada pengusaha di daerah.

Workshop untuk wilayah perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku dilaksanakan di Swiss Belhotel Sorong (7/12), dan juga dilakukan secara daring dengan dihadiri oleh kurang lebih 50 vendor lokal di wilayah Papua dan Maluku.

Maksud dan tujuan kegiatan workshop ini adalah untuk memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas usaha bagi pelaku usaha nasional di daerah yang akan melaksanakan pekerjaan di sektor jasa penunjang migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua dan Maluku, Subagyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SKK Migas – KKKS memerlukan dukungan dari penyedia barang dan jasa untuk kelancaran kegiatan operasi yang dijalankan.

Terkait hal ini, perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI untuk melaksanakan kegiatan workshop peningkatan daya saing tahun 2021.

“SKK Migas juga memiliki aturan pengadaan dan Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 yang menjadi acuan KKKS untuk memilih penyedia barang dan jasa dengan cara yang transparan dan akuntabel sehingga diperoleh layanan dan dukungan yang efektif dan efisien oleh penyedia barang dan jasa di Indonesia,” ungkap Subagyo.

Harapan Subagyo adanya dukungan penuh baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait, agar kegiatan hulu migas berjalan dengan lancar dan dapat menjadi lokomotif penggerak untuk pengembangan di Timur Indonesia.

Arahan Kementerian

Mewakili Kementrian Investasi/BKPM RI, DR. Anggawira dari Komite Investasi Kementrian Investasi/BKPM RI menyampaikan bahwa kolaborasi antara BKPM dan SKK Migas bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha di daerah bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan hulu migas. Harapannya dapat tercipta suatu sinergi dan kolaborasi dengan peran serta dari BKPM sebagai salah satu hub sehingga memudahkan KKKS untuk melakukan proses.

“Tujuan dari investasi adalah bagaimana menopang pertumbuhan ekonomi yang merata dan perlu dukungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Anggawira.

Hadir sekaligus membuka kegiatan, Tenaga ahli komisi pengawas SKK Migas bidang Hukum, Irjen .Pol. (Purn) Drs, Tatang.

Dalam sambutannya dirinya menyampaikan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi semua pihak yang ingin melakukan investasi bersama SKK Migas.

Jalannya Workshop

Sesi pertama kegiatan workshop dibuka oleh Subagyo, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, dengan memberikan gambaran operasional migas di wilayah Papua dan Maluku. Dilanjutkan dengan materi Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) oleh Ahmad Kristiono, Spesialis Pengendalian Pengadaan SKK Migas.

Narasumber terakhir pada sesi pertama adalah Nanang Abdul Manaf, Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas Bidang Operasi, dengan materi Industri Hulu Migas Indonesia untuk Perekonomian Daerah.

Ahmad Kristiono, dalam pemaparannya mewakili Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisa Biaya SKK Migas menyampaikan mengenai sistem online yang digunakan SKK Migas untuk melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang dan jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS.

Sistem ini disebut Centralized Integrated Vendor Database (CIVD). Dengan adanya sistem ini, KKKS akan mendapatkan penyedia barang atau jasa yang tepat dengan harga yang efisien. Dengan CIVD, penyedia barang cukup mendaftar untum kemudian memperoleh SPDA (Surat Pengganti Dokumen Administrasi) untuk mengikuti proses tender di seluruh KKKS yang tergabung.

Sejak CIVD diterapkan oleh SKK Migas mulai 2016, kini telah digunakan oleh 58 KKKS dan sudah menerbitkan 45.861 SPDA kepada penyedia barang/jasa. Manfaat dari adanya CIVD antara lain percepatan proses tender, menciptakan multiplier efek, data suplier yang terpercaya (reliable), serta standarisasi prakualifikasi.

Dialog dan diskusi mewarnai sesi penyampaian materi, di mana SKK Migas mendapat kesempatan bertukar pikiran dengan para pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa di wilayah Papua dan Maluku.

Selepas dialog, juga diadakan penyerahan dukungan peningkatan kapasitas laboratorium komputer keteknikan kepada Rektor Universitas Negeri Papua (UNIPA) oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu, sebagai bagian dari Program Pengembangan Masyarakat bidang Pedidikan tahun 2021.

Sesi kedua dimulai dengan materi mengenai proses pengadaan barang dan jasa Industri Hulu Migas yang disampaikan oleh Dino Adrian, Manajer Senior Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas. Dilanjutkan dengan informasi highlight kegiatan pengadaan barang/jasa Pertamina Zona 14 tahun 2021 yang disampaikan oleh Gatot Kurnia, mewakili Genera Manager Pertamina EP.

Apresiasi HIPMI Papua Barat

Ketua BPD HIPMI Papua Barat, William Heinrich hadir sebagi narasumber ketiga dengan materi dukungan pengusaha daerah untuk pengembangan industri hulu migas. Pemateri terakhir dalam sesi dua adalah James Tehubijuluw, GM Procurement BP Berau Ltd, yang menyampaikan potensi pekerjaan bagi pengusaha lokak dari kegiatan operasional hulu migas.

Jechlin Hosio, SE, MM, Kepala Sie. Perencanaan DMPTSP Provinsi Papua Barat, menyampaikan sambutan penutup mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Disampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah melakukan beberapa hal untuk menciptakan iklim investasi yang positif, antara lain: Regulasi Perdasus Pemberdayaan Pengusaha Asli Papua, Perda Insentif dan Kemudahan Investasi di Papua Barat. Diharapkan regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum untuk pengusaha asli Papua dapat menjadi mitra kerja dalam kegiatan industri hulu migas.

“Terima kasih kepada Kementrian Investasi/BKPM RI dan SKK Migas atas terselenggaranya kegiatan hari ini,” ungkap Hosio kemudian menutup secara resmi workshop peningkatan daya saing usaha nasional 2021 wilayah Papua dan Maluku.*** CNI-05

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.