Tak Kunjung Terima Dana Transfer Bantuan Gempa, PMPRI Maluku Bongkar BNPB-D dan Dinsos SBB

Lintas Nusantara News

Ambon, CakraNEWS.ID– Komando Garis Depan Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Maluku, melalui Saman Amiruddin Patty meminta pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) agar transparansi dana bantuan Gempa tahun lalu.

Dana sosial yang dijanjikan kepada masyarakat Kairatu tersebut bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten SBB, BNPB-D Kabupaten SBB dan pihak BNI.

“Peristiwa Gempa sudah hampir dua tahun, namun hingga hari ini Masyarakat belum menerima Anggaran bantuan Gempa. Padahal anggaran tersebut sudah dibahas dan di sahkan pada tahun 2019 lalu oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,” ungkap Saman, Rabu (13/01)

Saman mengaku, pihaknya telah melakukan investigasi untuk mengumpulkan keterangan dari masyarakat.

“Yang kami temukan di lapangan, pihak BNPBD Kabupaten SBB dan dinas Sosial seakan-akan menipu masyarakat,” tegasnya.

Dikatakan, dalam data yang dikumpulkan, masyarakat mengakui pernah dianjurkan oleh pihak BNPBD Kabupaten SBB dan dinas sosial kabupaten SBB melalui pemerintah Desa untuk membuat Rekening Pribadi di Bank BNI.

“Namun setelah masyarakat berbondong-bondong untuk membuat Rekening Pribadi, kemudian di persulit lagi dengan di mintai dari pihak bank untuk membuat Rekening atas nama Kelompok,” terangnya.

Dimenkankan, anggaran dana Gempa itu adalah kewajiban bagi pemerintah Daerah untuk menyalurkan dan di anggarkan dalam APBD sesuai perintah Undang-undang.

“Dan anggaran itu adalah dana Darurat yang seharusnya proses penyaluran anggarannya tidak boleh dan haram hukumnya itu berbelit-belit bagi Masyarakat,” tegasnya.

Kemudian, lanjut Patty, bicara perihal korban Gempa, itu berbicara Personal bukan bicara kolektif.

“Sebagai representasi Pemerintah Daerah dan mewakili negara, saya berharap agar Pihak BNPBD, Dinas Sosial dan pihak Bank BNI stop mempersulit masyarakat untuk mendapatkan Haknya dan jangan memberikan kesan tipu-tipu Masyarakat,” tekannya.

Sebab kata dia, kalau system seperti itu terus dipertahankan, PMPRI menganggapnya sebagai bunyian genderang perang yang ditabuh untuk menekan masyarakat dan Mahasiswa.***CNI-02

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *